Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakusuma

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) di PT Samudera Jaya Sakti menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021.Metode yang dipakai di penelitian ini ialah metode analisis deskriptif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini ada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bukti E-Billing, 
Bukti Penerimaan Negara, Bukti Penerimaan Elektronik, Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran 
sselama tahun 2022.Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) di PT Samudera Jaya Sakti sudah s erasi dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan 
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, yang mana pajak keluaran lebih 
besar ketimbang pajak masukan jadi perusahaan menghadapi Kurang Bayar, akan tetapi penyetoran dan 
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai belum searah dengan Undang-Undang yang berlaku, kejadian tersebut
disebabkan karena di massaJuni dan Oktober tahun 2022 perusahaan menghadapi keterlambatan penyetoran 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan di bulan Februari tahun 2022 perusahaan men ghadapi keterlambatan 
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kata Kunci :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan.

perview

Daftar Pustaka

Klik Pajak 2023, Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Tarif PPN 11 Persen dari 
https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/ diakses Agustus 2023
Mardiasmo, 2013, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Jakarta
Mardiasmo .2018. Perpajakan-Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi
Pandiangan, Liberty. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan 
Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT Elex Media Komput Indo.
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara, 
Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahhuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara 
Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonessia Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 10-11
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak
Perpajakan, U. (2009). UU Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Kementrian 
Sekretariat Negara.
Perpajakan, U. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan.
Purwono, Herry. 2010. Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak. Jakarta: Erlangga
Resmi, Siti. 2015. Perpajakan Teori dan Kasus (Buku 2 Edisi 8). Jakarta:Salemba Empat.
Siti Resmi, 2011, Perpajakan : Teori & Kasus, Edisi 6 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
Jurnal Manajemen dan Akuntansi STIE Jayakusuma Vol.3, No.2, 2023, pp: 95-102
102
Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: PT 
Alfabet.
Sukardji, Untung. 2005. Pajak Pertambahan Nilai: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sukardji, Untung. 2014. Pajak Pertambahan Nilai: PPN Edisi Revisi 2014. Jakarta: Rajawali 
Pers.
UU. Nomor 16 Tahun 2009, 2009, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan 
keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum 
Perpajakan. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
UU, Nomor 36 Tahun 2008, 2008, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Kementrian 
Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, klaster Perpajakan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009